Mendikbud-Nadiem Makarim Terancam Reshuffle Menteri Dalam Kabinet Indonesia Maju

 

Mendikbud-Nadiem Makarim Terancam Reshuffle Menteri Dalam Kabinet Indonesia Maju

Perombakan kabinet dalam bahasa inggris disebut cabinet reshuffle, sedangkan media Indonesia sering menyebut dengan reshuffle saja, reshuffle kabinet adalah perubahan dalam anggota-anggota kabinet pemerintahan, yang diputuskan oleh kepala pemerintahan (misalnya perdana menteri atau presiden) reshuffle ini terjadi ketika presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan, pergantian, atau pemberhentian menteri yang tidak bekerja optimal dalam sebuah pemerintahan.

Perombakan ini di sebabkan oleh menteri pada posisi sebelumnya yang mengundurkan diri, mengalami kasus atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan negara, dan pensiun. Selain hal tersebut, perombakan kabinet ditujukan pemberian penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan yang biasanya dari partai politik. Perombakan kabinet juga bertujuan untuk mengubah wajah baru pemerintahan agar dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam menjalankan visi-misi presiden, serta memberikan kesempatan untuk mengganti atau menghapus departemen dan penetapan kembali tanggung jawab diantara departemen.

Perombakan kabinet di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo telah mengalami empat kali pergantian, yakni pada periode 2014-2019 dan satu kali pada pada 2019-2024. Pada periode 2019-2024 terjadi reshuffle kabinet Indonesia Maju, dengan isu yang beredar adalah pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Perombakan tersebut tentunya menimbulkan berbagai polemik  di kalangan masyarakat dan menimbulkan konstelasi politik yang ada di Indonesia.

Terjadinya reshuffle ini bermula dari Presiden Joko Widodo memberikan surat kepada DPR yang berisi membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi serta menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud-Ristek, di mana penggabungan ini menimbulkan beberapa opini yang mempertanyakan posisi Nadiem Makarim. Tidak lama kemudian DPR menyetujui usulan dari presiden tersebut. Setelah itu, Indonesia Politik Opini melakukan survei. hasil dari survei menunjukan 1600 responden 42%  tidak puas dengan kinerja Kemendikbud dan menyetujui Nadiem Makarim di Reshuflle dari Kabinet Indonesia Maju.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan Nadiem Makarim disorot oleh berbagai kalangan. Menurut HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan dianalisis yaitu: pertama, mengenai Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dianggap masih lemah karena hanya menyoroti kaum perkotaan dan kelas tinggi. Kedua, tidak adanya inovasi pengembangan teknologi untuk pelajar di desa atau pelosok. Direktur Paramater Politik Adi Prayitno juga menyoroti kinerja Nadiem selama ini dan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Salah duanya yakni hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Nasional Pendidikan 2020-2035 dan hilangnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No 57 tahun 2021. Walaupun kedua hal tersebut sudah direvisi dan diberikan ke DPR oleh Nadiem, tetap saja ini menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan mata pelajaran yang begitu pokok seharusnya dicantumkan sejak awal tetapi malah terdapat revisi. Adapun pelaksanaannya reshuffle menteri masih menunggu perpres kementerian baru, yang berisi keputusan presiden mengenai siapa saja menteri yang akan di reshuffle.

Adapun tujuan dari reshuffle kabinet adalah untuk mencapai target pemerintahan sesuai yang diharapkan. Selain itu, reshuffle merupakan bentuk keniscayaan dari sistem politik presidensial dimana presiden memiliki otoritas untuk dapat membentuk atau mengubah kabinet guna sebagai pendukung pelaksanaan visi-misi presiden dan tujuan pemerintahan melayani rakyat.